Selasa , 29 September 2020
Home / Daerah / Kepahiang / Defisit Anggaran  Meningkat

Defisit Anggaran  Meningkat


RAPAT: Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Windra Purnawan, SP menerima hasil rapat gabungan komisi, terkait Laporan Hasil Pembahasan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021, kemarin (8/9). (Foto ARIE/RB)

KEPAHIANG – Jika pada rapat gabungan komisi dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 pada 31 Agustus 2020 lalu, DPRD Kepahiang memproyeksikan angka defisit anggaran mampu ditekan hingga Rp 3,2 miliar. Hal itu justru berbanding terbalik dengan hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021, Selasa (8/9). Proyeksi defisit anggaran untuk APBD 2021 meningkat menjadi Rp 213,1 miliar.

Juru Bicara Banggar DPRD, Haryanto, S.Kom, MM mengatakan berdasarkan hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD terhadap KUA-PPAS APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021, secara umum dapat disampaikan total Pendapatan daerah  Rp 631,1 miliar. Dimana total belanja daerah mencapai Rp 802 miliar. Sehingga terjadi defisit anggaran Rp 170,8 miliar dengan penerimaan pembiayaan Rp 5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 47,2 miliar. Maka  defisit anggaran setelah dikurangi pembiayaan netto, sebesar Rp 213,1 miliar.

“Laporan yang disampaikan hari ini merupakan pertanggungjawaban kerja Banggar bersama TAPD terhadap KUA-PPAS APBD TA 2021. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD,” ujar Haryanto.

Menanggapi, Ketua DPRD Windra Purnawan, SP mengatakan dari nota kesepakatan KUA-PPAS inilah nantinya akan disusun rancangan perda tentang APBD 2021. Akan dibahas kembali antara Banggar dan TAPD. Mengingat angka defisit yang besar sebelum ditetapkan dalam Perda APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021.

“Karena angka defisit hasil pembahasan kita cukup besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya di angka Rp 87 miliar, maka pembahasan ini akan kembali kita lakukan dalam beberapa waktu kedepan. Sebelum kita menyusun rancangan perda tentang APBD 2021 mendatang,” sampainya.

Rapat gabungan komisi tersebut, hadir Wakil Ketua II Drs. HM Thobari Muad, SH, bersama beberapa anggota dewan seperti Nyimas Tika Herawati, Budi Hartono, Haryanto, S.Kom. MM, Ansori, M, H. Syaparudin, S, Candra, Nanto Usni, Wansah, Riswanto, RM. Johanda, Taswin Nata Diningrat, Joko Triono, Eko Guntoro, SH dan Okta Sinopa, S.IP. (sly)

Berita Lainnya

24 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kepahiang Tanpa Pendampingan Pemkab

KEPAHIANG – Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kepahiang …

%d blogger menyukai ini: