Kamis , 26 November 2020
Home / Breaking News / Minta Penegakan Aturan Pilkada Kaur, KPPK Aksi Depan KPU dan Bawaslu

Minta Penegakan Aturan Pilkada Kaur, KPPK Aksi Depan KPU dan Bawaslu

AKSI: Koalisi Pemuda Peduli Kaur (KPPK) menggelar aksi sebagai bentuk keprihatinan atas proses Pilkada Kaur yang sedang berjalan, Sabtu (24/10). (foto: febi/rb)

BENGKULU – Dipicu adanya dugaan pelanggaran undang-undang Pemilu yang dilakukan kandidat petahana Pilkada Kabupaten Kaur, lantaran melakukan mutasi yang melanggar undang-undang, serta diindikasikan adanya dugaan oknum KPU Kaur terindikasi tidak netral karena mengabaikan rekomendasi Bawaslu yang menyatakan telah terjadi pelanggaran undang-undang Pemilu oleh kandidat petahana, membuat Koalisi Pemuda Peduli Kaur (KPPK) merasa prihatin atas proses Pilkada Kaur yang sedang berjalan.

Atas hal tersebut, KPPK menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu, Sabtu (24/10) pagi. Dalam aksi tersebut ada 6 poin tuntutan yang disampaikan massa aksi kepada penyelenggara Pilkada.

Salah satu tuntutan yang disampaikan massa ialah meminta KPU RI sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil alih Pilkada Serentak Kaur 2020 serta meminta KPU Provinsi Bengkulu untuk menginstruksikan KPU Kabupaten Kaur untuk menjalankan rekomendasi Bawaslu Kaur terkait pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan kandidat petahana.

“Kami ingin menyampaikan apa yang menurut kami janggal dan harus sesuai aturan yang berlaku. Yang jelas kami ingin menegakkan aturan yang betul-betul ada di Bawaslu,” ungkap Koordinator Aksi, Fikri.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut massa juga meminta KPU Provinsi Bengkulu untuk mencopot jabatan Ketua KPU Provinsi Kaur untuk dinonaktifkan, meminta Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk mempertegas arahan Bawaslu RI terkait pelanggaran administrasi Pemilu di Pilkada Kaur, juga meminta KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI untuk melakukan supervisi dan evaluasi KPU Kabupaten Kaur serta massa juga meminta Kajati Bengkulu untuk mengusut dana APD (Alat Pelindung Diri) dan APK (Alat Peraga Kampanye) di KPU Kabupaten Kaur. (tok)

Berita Lainnya

Pada Paripurna RAPBD Provinsi Bengkulu, Belanja Barang dan Jasa Disoroti Dewan

BENGKULU – Belanja barang jasa sebesar Rp 637 miliar yang tertuang dalam salah satu belanja …

%d blogger menyukai ini: