Rakyat Bengkulu Online Terbaru…!
TUBEI, rakyatbengkulu.com – Wakil Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd mengingatkan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Lebong tidak memungut biaya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023.
Terlepas apapun kebutuhannya, jika ada pungutan dimintanya masyarakat melapor ke Pemkab Lebong. ‘’Jangan coba-coba tarik biaya ke siswa baru kalau tidak mau berurusan dengan hukum,’’ tegas Fahrurrozi.
BACA JUGA: Jadwal PPDB Belum Diumumkan
Larangan pungutan biaya dalam PPDB sudah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Persisnya pasal 181 dan pasa 198. ‘’Kalau di belakang hari masih juga ada pelanggaran, silakan penegak hukum menindak pihak sekolah bersangkutan,’’ ujar Fahrurrozi.
Terpisah, Kabid Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lebong, Habibi, S.Pd mengaku sudah menyampaikan larangan pungutan biaya PPDB itu sejak jauh hari. Baik pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP), semuanya gratis.
‘’Kalau sudah dikatakan gratis, ya tidak boleh ada pungutan apapun dalam penerimaan siswa baru,’’ tandas Habibi.
BACA JUGA: Guru Non PNS Kemenag juga Dapat TPG
Pungutan yang paling rawan terjadi berdasarkan pengalaman adalah pengadaan seragam. Untuk pengadaan seragam, tegas Habibi bukan sekolah yang menetapkan. ‘’Baik harga maupun teknis pengadaannya, komite sekolah dan dewan pendidikan yang menetapkan. Itu pun berdasarkan persetujuan wali murid,’’ sebutnya.
Di sisi lain, Habibi juga mengingatkan sekolah tidak menahan ijazah pelajar yang telah lulus sekolah. Apalagi jika penahanan ijazah dilakukan karena pelajar bersangkutan masih meninggalkan tunggakan biaya sekolah.
‘’Kami minta masyarakat melapor ke kami kalau memang ada sekolah yang memungut biaya PPDB atau menahan ijazah pelajar yang sudah tamat sekolah,’’ pungkasnya. (sca)
Simak Video Berita
