Kamis , 7 Juli 2022
Home / Hukum & kriminal / Mantan Kadispendik Akui Markup

Mantan Kadispendik Akui Markup

sidang disdik seluma biru komputer
Sidang lanjutan perkara korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi Nonfisik di Dinas Pendidikan (Disdik) Seluma tahun 2020. Foto; dok rb

 

BENGKULU, rakyatbengkulu.com – Sidang dugaan korupsi dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) Afirmasi Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020,  (21/6) kembali digelar di PN Tipikor Bengkulu. Dengan agenda sidang, pemeriksaan terdakwa.

Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Dicky Wahyudi Susanto, SH, terdakwa Emzaili mantan Kadispendik Seluma diperiksa kesaksiannya atas terdakwa Filya Yudiati Asmara yang tak lain adalah menantu Emzaili itu sendiri.

Kedua terdakwa masih mengikuti sidang melalui virtual.

BACA JUGA: disdik Kasus Meninggalnya Tahanan di Lapas Anak Disorot Polda

Usai disumpah oleh majelis hakim, Emzaili dicecar pertanyaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) mengenai bagaimana teknis sebenarnya dalam pengadaan laptop dalam perkara ini.

Emzaili menerangkan, dalam pengadaan laptop tersebut ada aturan petunjuk teknis yang diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.

Sementara perencanaan, pengelolaan dan pelaporan adalah kewenangan Kepala Sekolah.

Emzali juga menerangkan dirinya pernah melakukan sosialisasi, mengenai dana BOS Afirmasi kepada para kepala sekolah di UPTD sekitar akhir bulan Juni 2020.

“Masing-masing sekolah mendapatkan dana BOS sebesar Rp 60 juta,” terang Emzaili.

Menariknya, ia juga mengakui ada mark up harga dalam pembelian laptop tersebut.

Mengenai adanya mark up pada pembelian laptop, terdakwa Emzaili mengakui hal tersebut.

Di mana harga awal per unit laptop yakni Rp 8,5 juta, dibayar Rp 13 juta kepada Biru Komputer.

“Bawahan saja dapat Rp 1 juta dari per unit laptop. Sementara jumlah laptop yang dibeli jumlahnya 133 unit,” katanya.

Meski mengakui ada mark up dalam pembelian laptop ini, namun Emzaili membantah pernah bertemu dengan saksi Jon Kusriadi dalam pembahasan pengadaan alat cuci tangan.

Dan Emzaili membantah keterangan beberapa saksi dari kepala sekolah, tentang adanya arahan Emzaili mengenai keterangan yang akan diberikan ke penyidik Kejati Bengkulu.

Kemudian giliran, Penasihat Hukum terdakwa yang memberi pertanyaan. Emzaili ditanyai mengenai jumlah pajak yang telah ia bayar.

“Total pajak laptop yang sudah saya bayar Rp 187 juta.

Dasar saya mengganti pajak sebagai bentuk tanggungjawab moral saya selaku mantan kepala dinas,” ungkap Emzaili.

Emzaili kemudian menambahkan bahwa ia menyesali perbuatannya dalam perkara ini.

Dan ia menyatakan telah mengganti kerugian negara yang timbul, dalam perkara ini.

“Saya sampaikan saya sangat menyesal atas perkara ini.

Saya sebagai penanggung jawab dana BOS Afirmasi, kerugian negara yang timbul akibat perkara ini sudah saya setorkan semua,” jelas Emzaili.

Setelah memeriksa terdakwa Emzaili, majelis hakim kemudian menentukan sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU.

Usai bermusyawarah sidang kemudian ditunda Selasa (28/6).

JPU Kejati Bengkulu, Rozano Yudistira, SH menjelaskan berdasarkan keterangan Emzaili dalam persidangan bahwa Emzaili mengakui adanya mark up dalam pengadaan laptop ini.

Serta mengakui adanya pengarahan yang dilakukan kepada jajaran pejabat Diknas Seluma.

Ada juga yang dibantah mengenai pengadaan alat cuci tangan, terdakwa membantah tidak tahu mengenai hal tersebut.

BACA JUGA: Perwal 43 Masih Dipakai 

“Di awal persidangan Emzaili mengatakan pengadaan alat cuci tangan itu dilakukan saat kondisi Pandemi Covid-19.

Jadi tidak masuk akal kalau Emzaili mengatakan tidak tahu mengenai hal ini,” terang Rozano.

Rozano menambahkan, dari keterangan Emzaili bahwa perolehan keuntungan yang didapatkan dari pengadaan laptop ini sudah direncanakan sejak awal.

“Karena dari awal sampai dengan Emzaili menerima hasil keuntungan dari Biru Komputer melalui terdakwa Filya, Emzaili mengatakan keuntungan juga dialirkan kepada pihak-pihak yang ada di jajaran Diknas Seluma namun tanpa bukti,” imbuhnya.

Masih Rozano, perhitungan keuntungan dari pengadaan laptop ini berdasarkan jumlah laptop yang dibeli oleh kepala sekolah.

“Untuk Kasi diberi jatah Rp 1 juta per laptop, artinya bahwa niat terdakwa mencari keuntungan dalam pengadaan laptop ini sudah sejak awal,” demikian Rozano.

Baca Selanjutnya>>>

Berita Lainnya

Mantan Camat Muara Bangkahulu Dituntut 7 Tahun 6 Bulan

Terdakwa Asnawi yang merupakan mantan Camat Muara Bangkahulu, menjalani sidang dengan agenda tuntutan dalam perkara dugaan korupsi penjualan lahan Pemkot Bengkulu yang berada di Kelurahan Bentiring.