Minggu , 27 November 2022
Home / Metropolis / Beri Kebebasan Perusahaan; Kadis TPHP Minta Peraturan DPO dan DMO Juga Dicabut

Beri Kebebasan Perusahaan; Kadis TPHP Minta Peraturan DPO dan DMO Juga Dicabut

Ricky Gunarwan

 

BENGKULU, rakyatbengkulu.com – Dengan Keluar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/pmk.05/2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Dalam revisi PMK tarif PE ini, semua produk CPO dan turunannya menjadi USD 0 berlaku terhitung sejak diundangkan tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Dengan dikeluarkannya juga peraturan ini membuat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Bengkulu,  Ir. Ricky Gunarwan berharap, agar peraturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) juga ikut di cabut oleh Pemerintah Pusat.

Hal ini dilakukan agar ekspor Crude Palm Oil (CPO) bisa kembali lancar dan harag Tandan Buah Segar (TBS) kembali normal.

“Diterapkannya DMO dan DPO itu kemarinkan karena kita kekurangan bahan baku untuk minyak goreng dalam negri. Jadi dikeluarkan la aturan. Karena saat ini bahan baku kita sudah cukup melimpah itu menjadi pertimbangan untuk aturan DPO dan DMO tersebut dicabut kembali,” ungkap Ricky, Selasa (26/7).

Karena ia berharap agar ekspor CPO di negara ini dapat berjalan lancar, sehingga Tangki CPO di Pabrik dapat kosong dan pabrik dapat membeli kembali TBS dari para petani.

“Mudah-mudahan ekspor kita berjalan dengan lancar. Dan tangki CPO di pabrik itu bisa di kosongkan kembali,” ucapnya.

Sementara itu, Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi mengatakan, ia sepakat jika peraturan terkait DMO dan DPO itu di lakukan pencabutan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini agar perusahaan CPO dapat kembali mengekspor CPO sesuai permintaan dari negera yang bermitra.

“Bagi saya sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Berilah kebebasan kepada pihak swasta kususnya pengusaha CPO untuk mengekspor sesuai permintaan negara lain,” ujar Sumardi .

Karena menurutnya, jika perusahaan CPO dapat mengekspor CPO dengan bebas kembali. Namun tetap memperhatikan kebutuhaan bahan baku di dalam negeri. Karena jika itu terjadi, itu juga akan kembali membangkitkan perekonomian petani sawit di Indonesia.

“Jangan lagi bimbang dan ragu. Namun tetap mepertimbangankan kebutuhan dalam negeri. Dengan secara konsiten dan konsekuensi itu harus segera tindak lanjuti. Karena pemulihan dan pertumbuhan ekonomi indonesia jangan kalah cepat dengan inflasi,” tutupnya. (eng/prw)

Berita Lainnya

Perketat IMB, Antisipasi Dampak Bencana

TUBEI, rakyatbengkulu.com – Tingginya potensi bencana di Kabupaten Lebong tidak bisa dihindari mengingat kontur dan …