Jumat , 3 Februari 2023
Home / Bengkulu Raya / Bengkulu Utara / 600 Warga Dapat BPJS Kesehatan Gratis

600 Warga Dapat BPJS Kesehatan Gratis

Dibiayai Dari Dana CSR

ARGA MAKMUR, rakyatbengkulu.com – Pemkab BU mendaftarkan 1.600 warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menerima jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan gratis.

Namun hingga menjelang akhir tahun ini, baru 600 warga yang berhasil dijamin oleh BPJS Kesehatan gratis. BPJS Kesehatan gratis tersebut merupakan program dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemkab BU mengajukan 1.600 warga kurang mampu untuk menerima BPJS tersebut.

Sekretaris Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang juga Kepala Bappeda Litbang BU, Ir. Soeharto Handayani menuturkan saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang memberikan dana CSR berupa tanggungan premi BPJS Kesehatan untuk warga.

BACA JUGA: DPRD BU Berikan Fotocopy Bukti Setor

Totalnya ada 600 warga yang sudah tertanggung dan memegang kartu BPJS Kesehatan gratis.

“Total yang kita ajukan dan masuk dalam daftar DTKS ada 1.600 orang yang kita minta ditanggung dari program CSR seluruh perusahaan,” ujarnya.

Dijelaskannya, 1.000 warga yang belum menerima program tersebut bukan karena ketidaksiapan perusahaan. Namun terkait dengan sinkronisasi data calon penerima program itu.

“600 orang yang sudah tertanggung tersebut memang tidak ada permasalahan. Kita masih melakukan verifikasi data, sebagian besar dari 1.000 yang sudah kita verifikasi masih kita anggap bermasalah,” jelasnya.

BACA JUGA: Dikukuhkan Kapolda, Kualitas PelayananPolresta BengkuluMeningkat

Salah satu permasalahan adalah warga tersebut sudah pernah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri dan menunggak.

“Aturan dari BPJS, untuk mengaktifkan kembali maka tunggakan tersebut harus nol dulu. Jumlahnya juga tidak sedikit, ada yang sampai di atas Rp 2 Juta per keluarga,” terang Soeharto.

Hal ini yang masih menjadi catatan Forum TJSLP dan akan dibicarakan dengan BPJS Kesehatan. Terutama terkait kemungkinan apakah bisa dilakukan penghapusan mengingat warga tersebut masuk dalam DTKS yang merupakan warga kurang mampu.

“Mereka warga kurang mampu. Mereka sempat menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan. Namun sudah lama tidak aktif dan menunggak. Ini yang tengah kita cari solusinya,” ungkap Soeharto.(qia)

Berita Lainnya

Perketat IMB, Antisipasi Dampak Bencana

TUBEI, rakyatbengkulu.com – Tingginya potensi bencana di Kabupaten Lebong tidak bisa dihindari mengingat kontur dan …