PELABAI – Kasus tunggakan pajak 84 unit kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong yang nilainya mencapai Rp 105,8 juta, hingga saat ini belum ada kejelasan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Lebong, Hendri Sutrisan mengaku belum menerima klarifikasi dari masing-masing Organisasi …
SelengkapnyaMinta OPD Maksimalkan Serapan Anggaran
PELABAI – Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengoptimalkan kegiatan tahun ini. Tujuannya agar serapan anggaran sesuai dengan kegiatan yang terealisasi. ”Yang pasti kami akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh OPD dalam merealisasikan program kegiatan,” kata Mustarani. Lebih lanjut …
SelengkapnyaGelontorkan Rp 11 M Bayar Gaji 13 PNS
PELABAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong sudah memastikan siap membayarkan gaji 13 PNS sebagaimana instruksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang harus direalisasikan Agustus. Pemkab akan menggelontorkan dana Rp 13 miliar sebagaimana telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. ”Untuk realisasinya tinggal menunggu Surat Edaran Kemenkeu terkait juklak …
SelengkapnyaInspektorat Tak Bernyali Proses Kasus Air Cabai
PELABAI – Hingga saat ini penegakan disiplin PNS terkait kasus penyiraman air cabai oleh salah satu oknum kepala dinas, tak jelas. Apa hasil klarifikasinya di Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Lebong tidak diketahui. Bahkan EM, oknum kepala dinas di Kabupaten Lebong yang menyiramkan air cabai ke muka Ri yang menjabat kepala …
SelengkapnyaBaru SMP Akan Belajar Tatap Muka
PELABAI – Untuk sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong baru memutuskan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan sistem tatap muka untuk pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara untuk pelajar Sekolah Dasar (SD), masih dievaluasi. ”Keputusan KBM tatap muka di tingkat SMP itu kami ambil setelah melalui kesepakatan antara pihak sekolah dan …
SelengkapnyaTidak Pasang Gambar Bupati, Mobnas Ditarik
PELABAI – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong kembali diingatkan memasang stiker one way gambar bupati di kendaraan dinas jenis roda empat. Selain itu, setiap pengguna mobil dinas (mobnas) juga harus memasang stiker berisi visi misi dan program kerja OPD. Itu dilakukan dalam rangka menggiatkan promosi daerah. …
SelengkapnyaKBM Tatap Muka Dimulai 13 Juli
PELABAI – Penerapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara normal, yakni dengan metode tatap muka direncanakan mulai Senin (13/7). Namun untuk kepastiannya masih menunggu kesepakatan para wali murid. ‘’Kalau wali murid tidak mengizinkan anaknya belajar ke sekolah, tentunya percuma saja KBM tatap muka diberlakukan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani …
SelengkapnyaUpacara Digelar Virtual, Capaska Tidak Dipakai
PELABAI – Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Nomor B-492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 tentang pelaksanaan upacara HUT RI ke 75, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tidak akan menggunakan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaska) hasil seleksi tahun ini. Khusus pengibaran bendera hanya akan melibatkan 3 anggota Paskibraka tahun 2019. ”Itu untuk menghindari …
SelengkapnyaMinim Anggaran, ASN Mulai Malas
PELABAI – Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) proaktif mengecek absensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia juga meminta Inspektorat turun langsung ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan tingkat disiplin ASN. “Saya melihat sejak anggaran kegiatan minim …
SelengkapnyaGaji 93 Kades Belum Bisa Naik
PELABAI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si memastikan tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong belum bisa menaikkan gaji 93 kepala desa (kades). Soalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa belum diimpelementasikan. Nilai Penghasilan Tetap (Siltap) kades masih mengacu ke Peraturan Bupati (Perbup) …
Selengkapnya