JAKARTA – KPK era Firli Bahuri cs kembali membuat kontroversi. Kali ini, dipicu terbitnya Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK Nomor 6/2021 tentang Perubahan Perpim Nomor 6/2020 tentang Perjalanan Dinas di KPK. Aturan itu dinilai membuka celah pimpinan/pegawai KPK menerima ‘uang transport’ secara legal. Itu lantaran biaya perjalanan dinas ditanggung panitia penyelenggara …
SelengkapnyaPemda se-Bengkulu Belum Terbitkan SKK Penanganan Aset Sepanjang Tahun 2021
BENGKULU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan 10 Kejaksaan Negeri (Kejari) di Provinsi Bengkulu, belum satupun pemda di Bengkulu tahun ini menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) pendampingan penyelesaian permasalahan aset. Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejari se-Bengkulu secara daring pada Kamis …
SelengkapnyaGubernur Sulsel Nurdin Abdullah Didakwa Terima Suap Rp 13 Miliar
RB ONLINE, NASIONAL – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah bersama-sama dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat didakwa menerima uang senilai Rp 13 miliar. Uang tersebut diterima dari sejumlah kontraktor dalam pelelangan proyek pekerjaan pada Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi …
SelengkapnyaPegawai KPK Tolak Diklat Bela Negara
JAKARTA – Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK kembali bergulir. Itu setelah beberapa pegawai (nonaktif) yang masuk dalam daftar 24 pegawai yang dapat dibina menolak untuk ikut pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Salah satu alasan penolakan adalah sikap tertutup KPK atas hasil TWK. “Sampai …
SelengkapnyaNasib Penyidik Bansos Covid-19, Sudah Tak Lolos TWK, Potong Gaji 6 Bulan
JAKARTA – Penyidik KPK (nonaktif) M. Praswad Nugraha pasrah ketika mendengar putusan sidang etik Dewan Pengawas (Dewas), kemarin (12/7). Dibanding rekannya, M. Nor Prayoga, Praswad menerima hukuman lebih berat. Yakni potong gaji 10 persen selama enam bulan. Sementara Prayoga hanya dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku …
SelengkapnyaAksi Mahasiswa di KPK: Lawan Upaya Pembungkaman Kebebasan Berpendapat
RB ONLINE – Sejumlah lembaga mahasiswa yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (28/6). Gerakan itu merupakan rangkaian dimulainya Pekan Melawan (Week of Resistance). Juru Bicara #BersihkanIndonesia Asep Komarudin mengatakan, aksi itu menyampaikan keluhan rakyat Indonesia yang jengah dengan …
SelengkapnyaTWK Tak Bisa Jadi Dasar Pemecatan, Eks Pimpinan KPK Sebut Ada Pelanggaran Aturan
JAKARTA – Setelah memanggil dan memeriksa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dua hari lalu (17/6), kemarin Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta keterangan dari eks pimpinan KPK. Sedikitnya ada empat mantan pimpinan KPK yang mereka tanyai. Mochammad Jasin, Abraham Samad, Saut Situmorang, dan Bambang Widjajanto. Komisioner …
SelengkapnyaFirli Bahuri Tetap Dinanti Kedatangannya, Komnas HAM: Ghufron Tak Bisa Jawab Semua Pertanyaan
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memang telah menerima keterangan dari Nurul Ghfuron sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (17/6). Namun demikian, mereka tetap butuh keterangan dari empat pimpinan KPK lainnya. Untuk itu, kehadiran Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pamolango, dan Lili Pintauli Siregar …
SelengkapnyaOTT Turun, Sidang Praperadilan Minta Ditunda 3 Minggu
JAKARTA – Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status kepegawaian KPK dinilai mulai berdampak pada bagian penindakan. Salah satunya, statistik operasi tangkap tangan (OTT) yang mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini baru dua OTT yang dilakukan KPK. Itu pun, satu OTT bekerjasama dengan Bareskrim Polri. Kepala …
SelengkapnyaFirli Sengaja Tak Hadiri Debat
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal acara debat terbuka yang diinisiasi koalisi masyarakat sipil. KPK menyebutkan, Ketua KPK Firli Bahuri tidak dapat memenuhi undangan debat itu lantaran ingin mengakhiri polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di ruang publik. ”Kami telah merespons surat (undangan debat, Red) tersebut bahwa ketua …
Selengkapnya