JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan Penyelenggara Negara (PN) dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021. Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, mengatakan, KPK juga meminta penyelenggara negara …
SelengkapnyaTepis Anggapan Abaikan KPK, Tak Hadir Lantaran Raih Penghargaan di Bidang Kesehatan
BENGKULU – Walikota Bengkulu Helmi Hasan dengan tegas menepis anggapan dirinya telah mengabaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena tak hadir pada rapat koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi terintergrasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD se-Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak, Rabu (7/4/2021) lalu. Menurutnya, kabar tak berdasar tersebut akibat bentuk kepanikan sekelompok …
SelengkapnyaTerlilit Utang, Pegawai KPK Gadaikan Barang Bukti
JAKARTA – Seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial IGAS diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Kamis (8/4) Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membeber sebab-musabab pemberhentian tersebut. Dia mengungkapkan bahwa IGAS telah melanggar etik dengan mencuri barang bukti kasus tindak pidana korupsi eks pejabat Kementerian …
SelengkapnyaMayoritas Pengembang Masih Kuasai Aset Hak Pemkot Bengkulu
BENGKULU – Hari kedua rapat bersama Pemkot Bengkulu, Rabu (7/4) KPK melalui Direktorat Korsup Wilayah I membahas penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau lazim disebut fasilitas sosial dan umum. Terbaru dilansir dari KPK bahwa dari sekitar 190 pengembang perumahan yang berada dalam wilayah Kota Bengkulu, baru 7 …
SelengkapnyaKPK Soroti Aset Pemerintah Daerah, Ini Aset Bermasalah di Kota Bengkulu
BENGKULU– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya konsen dalam penindakan kasus korupsi tapi juga komitmen untuk pencegahan. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I, KPK ikut menyoroti sejumlah aset milik pemerintah daerah. Seperti di Kota Bengkulu, KPK mencatat beberapa aset bermasalah di Pemkot Bengkulu. Dikatakan Kepala Satuan Tugas …
SelengkapnyaIngatkan Kepala Daerah Tak Salahgunakan Kewenangan, KPK: Jangan Ada Jual Beli Jabatan
BENGKULU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun langsung ke Bengkulu dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I mengingatkan kepala Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu untuk tidak menyalahgunakan kewenangan termasuk melakukan jual beli jabatan. Kepala …
SelengkapnyaKPK Ingatkan Jangan Ada Lagi Korupsi di Pemerintah Kota Bengkulu
BENGKULU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwakili Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tak kembali mengulang munculnya tindak pidana korupsi di wilayahnya. Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi tatap muka dengan Wakil Walikota Bengkulu beserta jajaran pejabat, Selasa (6/4) di Kantor Walikota Bengkulu …
SelengkapnyaSambangi Pemprov Bengkulu, KPK Desak Revitalisasi Samsat
BENGKULU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melakukan revitalisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) guna mempermudah penduduk membayar pajak daerah di Provinsi Bengkulu, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air …
SelengkapnyaPemkab Lebong Baru Laporkan 37 Aset Lahan Ke KPK
PELABAI – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong baru akan melaporkan aset 37 bidang lahan yang rencananya disertifikasi, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BKD belum bisa menyertifikasi seluruh aset lahan milik Pemkab Lebong sebagaimana diminta KPK. ”Anggaran yang disiapkan tahun ini sangat …
SelengkapnyaKPK Ingatkan Sekda dan BUMD di Provinsi Bengkulu
BENGKULU – KPK menggelar Rapat Koordinasi (rakor) bersama Pemprov Bengkulu tentang pencegahan korupsi pada BUMD, Rabu (10/3) secara daring. Dalam rakor tersebut KPK juga mengingatkan agar Sekdaprov Bengkulu dan BUMD milik Provinsi Bengkulu untuk melakukan beberapa hal terkait pencegahan korupsi di internal BUMD. “Membangun Whistle-Blowing System (WBS) berbasis IT yang …
Selengkapnya