Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022).
SelengkapnyaMenko Airlangga: Dunia Usaha Optimistis Sikapi Penyempurnaan UU Cipta Kerja
JAKARTA, rakyatbengkulu.com – Reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup banyak mendapatkan atensi dari publik, termasuk dengan adanya gugatan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya …
SelengkapnyaPenyederhanaan Regulasi dalam Perizinan Tingkat Risiko
Bengkulu, rakyatbngkulu.com – UU Cipta Kerja mencakup perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 UU dan 1.203 pasal. Aturan sapujagat ini berisi 15 bab dan 186 Pasal yang terdiri dari 905 halaman. Dalam penjelasannya, aturan ini keluar demi penyerapan tenaga kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif. UU Cipta Kerja mempermudah …
SelengkapnyaDewan Didesak Nyatakan Sikap Tolak UU Cipta Kerja
BENGKULU – Belasan perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRBI) Provinsi Bengkulu kembali menyambangi kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (27/10). Kedatangan tersebut untuk mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk turut menyatakan sikap, berupa penolakan terhadap keberadaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law. Salah seorang perwakilan mahasiswa, Aditya …
SelengkapnyaGairah Oligarki, Omnibus Law Jadi Amunisi
APA mau dikata, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang dinilai pro-pemilik modal dan cacat prosedural pembentukan hukum, telah “sah” seraya tiga kali ketukan palu oleh pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang digelar di gedung DPR Senayan. Para kaum borjuis dan kapitalis asing tentu menyambut girang hal ini, namun …
SelengkapnyaPertanyakan Tindak Lanjut Aksi Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Datangi Kantor Dewan Provinsi
BENGKULU – Pada 8 Oktober 2020 lalu, ribuan massa gabungan dari mahasiswa dan pelajar menolak pengesahan UU Omnibus Law (Cipta Kerja). Menindaklanjuti aksi tersebut pada Selasa (13/10) siang, puluhan perwakilan mahasiswa dari seluruh BEM yang ada di Bengkulu kembali mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu. Mereka mempertanyakan komitmen para wakil rakyat atas …
SelengkapnyaKapolda Bengkulu Pantau Aksi Demo Tolak Omnibus Law, Sapa Para Pendemo
BENGKULU – Guna memastikan situasi yang aman dan kondusif, Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si mengecek langsung aksi demo yang dilaksanakan di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (8/10). Dari pantauan, jenderal bintang dua tersebut langsung memantau para peserta demo yang sedang menyampaikan aspirasinya di depan kantor wakil …
SelengkapnyaPendemo Pasang Spanduk Tuntutan Tolak Omnibus Law di Kantor Dewan
BENGKULU – Dalam aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu selain mendesak agar DPRD Provinsi Bengkulu mendukung tuntutan mereka untuk disampaikan ke DPR RI, juga meminta agar wakil rakyat menyetujui pemasangan spanduk di kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Dari pantauan Rakyat Bengkulu Online di lokasi, pemasangan dilakukan di beberapa …
Selengkapnya1.000 Personel Gabungan Amankan Aksi Massa di Depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu
BENGKULU – Aksi massa Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu yang menolak pengesahan RUU Cipta Karya (Omnibus Law) menjadi UU Cipta Kerja di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (8/10) siang berjalan damai. Dalam aksi yang berjalan damai tersebut tim gabungan yang terdiri dari TNI-Polri serta Satuan Tugas (Satgas) Provinsi dan Kota …
SelengkapnyaIni Tuntutan Massa di Depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu
BENGKULU – Dalam orasi yang disampaikan para pengunjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu menuntut dan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu menyampaikan beberapa tuntutan dalam orasi yang disampaikannya. Pertama, menolak dengan tegas hasil pengesahan Undang-undang Omnibus Law. Kedua, …
Selengkapnya